Tugas Softskill 20

Ketidak Seimbangan Struktur Perekonomian Indonesia

Ketidak-seimbangan struktur perekonomian Indonesia, disini maksudnya adalah terkait dengan ketidak-seimbangan distribusi pendapatan pemerintah yaitu seperti mengutip pendapat Prabowo sebagai berikut, Prabowo mencontohkan sirkulasi uang di Indonesia. Sebanyak 60% dari seluruh uang di Republik Indonesia beredar di ibukota Jakarta. Sebanyak 30% beredar di 32 kota lainnya. Hanya 10% dari uang yang beredar di seluruh Indonesia ada di pedesaan. Sementara 60% penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. “Ini berarti 10% dari seluruh uang yang beredar di Indonesia dinikmati 60% penduduk Indonesia,” ujarnya. Prabowo juga memberi ilustrasi lain, yaitu persebaran uang di antara penduduk dilihat dari rekening di bank-bank seluruh Indonesia. Hanya 0,1% dari jumlah rekening menguasai 37% deposito. Mayoritas rekening memiliki tabungan di bawah Rp 100 juta tetapi hanya menguasai 18,5% dari uang itu. “Adalah sebuah kenyataan bahwa 0,17% warga Indonesia mengontrol 45% dari Pendapatan Nasional Bruto Indonesia,” kata putra Begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo itu. Data anggaran negara juga menunjukkan ketidakseimbangan struktur ekonomi Indonesia. Buktinya, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun 2012 sebesar Rp 1.200 triliun, hanya 3% atau sebanyak Rp 36 triliun disediakan untuk sektor pertanian. Padahal, 60% warga Indonesia hidup di sektor pertanian.

Pendapat :

Menurut pendapat saya adalah karena terkait dengan jumlah pendapatan negara yang berasal dari masyrakat pada umunya itu sedikit dibandingkan dengan pendapatan yan berasal dari masyarakat golongan menengah atas yang jumlah lebih kecil namun dalam hal menyetor pendapatan bagi pemerintah lebih besar. Maka solusinya adalah adanya pemerataan pendapatan dan juga pengaturan sturuk APBN untuk sektor masyrakat golongan menengah kebawah

 Ref :http://antoniusgunadarma.blogspot.co.id/2013/06/empat-masalah-perekonomian-indonesia_2864.html

Tugas Softskill 19

Pengurangan PPh Buruh Dinilai tak akan Ganggu APBN

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, pelaku usaha sangat setuju dengan kebijakan pemerintah terkait pengurangan pajak penghasilan (PPh) karyawan. Langkah itu dinilai dapat mendongkrak daya beli masyarakat. Pengurangan PPh tersebut masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid ketujuh dari pemerintah.

"Itu bagus, artinya karyawan akan mendapatkan pendapatan lebih besar sehingga membuat daya beli masyarakat naik," ujar Hariyadi kepada Republika.co.id, Selasa (17/11). 

Hariyadi menjelaskan, pelaku usaha tidak keberatan dengan kebijakan itu. Karena apabila daya beli masyarakat meningkat, maka penjualan produksi juga akan ikut naik. 

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak akan mengganggu penerimaan pajak pemerintah. Menurutnya, selama ini justru target pendapatan pajak pemerintah terlalu besar sehingga membebani pengusaha.

"Justru stimulus ini yang harus dikejar, bukan meningkatkan target pendapatan pajak," kata Hariyadi.

Pendapat : 

Menurut saya, pengurangan pph ini akan sangat menguntungkan bagi pelaku usaha atau masyarakat karena tingkat daya beli masyarakat meningkat dan pelaku usaha akan lebih meningkat omsetnya 

Tugas Softskill 18

Kesenjangan Penghasilan

Penghasilan digunakan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam masyarakat terdapat kelompok masyarkat dengan penghasilan tinggi dan kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah. Masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi mampu memenuhi kebutuhan hidupnya mulai dari kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier. Sementara itu, kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan rendah tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun kebutuhan yang paling dasar.

Perbedaan kelompok masyarakat dengan penghasilan tertentu menimbulkan permasalahan kesenjangan penghasilan. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah dalam memeratakan penyaluran distribusi pendapatan. Hal ini dilakukan untuk meratakan kemampuan masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan. Selain itu, upaya pemerintah dalam meratakan penghasilan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan kecemburan sosial masyarakat.

Pendapat : 

Menurut saya, jika kesenjangan dan kecemburuan sosial masyarakat tidak segera ditangani dengan cepat maka dikhawatirkan akan terjadi pembulian , kejahatan yang dilatarbelakangi balas dendam atau ketersinggungan dan berkurangnya sosialisasi masyarakat antara yang mempunyai penghasilan tinggi dan penghasilan rendah yang mengakibatkan kurangnya rasa gotong royong.

Tugas Softskill 17

PENGANGGURAN

Secara umum pengangguran diartikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja. Pengangguran merupakan rantai masalah yang dapat menimbulkan beberapa permasalahan pada suatu negara. Pengangguran disebabkan jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja/kesempatan kerja. Akibatnya, banyak angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja di Indonesia tahun 2012 mencapai 120,4 juta jiwa. Sementara itu, jumlah pengangguran pada bulan Februari 2012 sebanyak 7,61 juta jiwa turun dari tahun sebelumnya sebanyak 7,7 juta jiwa. Hal ini diharapkan sebagai indikasi yang baik mengenai perbaikan keadaan ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk mencapai harapan tersebut, pemerintah perlu mengusahakan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, misalnya perbaikan kualitas tenaga kerja / sumber daya manusia, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong tumbuhnya investasi dan modal, menyediakan informasi lapangan pekerjaan, serta memberikan pelatihan dan keterampilan bagi tenaga kerja.

Pendapat: Menurut saya , jika pengangguran semakin bertambah maka dikhawatirkan kejahatan akan semakin meningkat dan tingkat kewaspadaan masyarakat semakin meningkat dan tingkat sosialisasi antar masyarakat semakin menurun.

Tugas softskill 16

Penurunan BBM

Kebijakan penurunan harga Bahan Bakar Minyak diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 6% pada tahun 2015. Tentu angka itu melebihi target yang dicanangkan sebelumnya, kata ekonom Universitas Gajah Mada, Sri Adiningsih.

Menurut Sri, penurunan ini mendorong daya beli masyarakat yang bangkit kembali. Ditambah kebijakan penghematan anggaran yang sudah ditempuh, saya kira akan efektif mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 6%.

Menurut Sri, kebijakan pemerintah mengurangi subsidi BBM dan menurunkan harga BBM dikala harga minyak dunia turun memiliki dua keuntungan yang berbeda.

Pertama, yakni memperluas ruang fiskal untuk belanja produktif dan kedua, memulihkan kembali daya beli masyarakat.

Kendati demikian, ia mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mampu melebihi target yang dicanangkan 5,8% pada tahun 2015. Asalkan penyerapan penghematan anggaran untuk belanja produktif betul-betul mampu direalisasikan pemerintah.

“Penghematan anggaran sebesar Rp. 200 triliun itu harus bisa diserap untuk menyongkong pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, serta belanja produktif lainnya,” katanya.

Pemerintah secara resmi telah menurunkan harga bbm bersubsidi terhitung mulai 1 januari 2015. Harga premium diturunkan dari Rp.8.500 per liter menjadi Rp. 7.600 per liter, harga solar dari Rp. 7.500 per liter menjadi Rp. 7.250 per liter.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengatakan, pelaku usaha sangat setuju dengan kebijakan pemerintah terkait pengurangan pajak penghasilan (PPh) karyawan. Langkah itu dinilai dapat mendongkrak daya beli masyarakat. Pengurangan PPh tersebut masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid ketujuh dari pemerintah.

“itu bagus, artinya karyawan akan mendapatkan pendapatan lebih besar sehingga membuat daya beli masyarakat naik,” ujar Haryadi kepada Republika.co.od, selasa (17/11).

Haryadi menjelaskan, pelaku usaha tidak keberatan dengan kebijakan itu. Karena apabila daya beli masyarakat meningkat , maka penjualan produksi juga akan ikut naik.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak akan mengganggu penerimaan pajak pemerintah. Menurutnya, selama ini justru target pendapatan pajak pemerintah terlalu besar sehingga membebani pengusaha.

“justru stimulus ini yang harus dikejar, bukan meningkatkan target pendapatan pajak,” kata Haryadi.

Pendapat : Penurunan Bahan Bakar Minyak memiliki dampak positif yaitu dapat menunjang daya beli masyarakat, tetapi disisi lain dampak negatifnya adalah subsidi pemerintah terkesan sentral yang seharusnya dapat dibagi rata dengan subsidi lain seperti pendidikan.

ref : http://m.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/11/17/nxyues382

tugas softskill 15

Skandal Manipulasi Laporan Keuangan PT. Kimia Farma Tbk

PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (restated), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa overstated penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa overstated persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa overstated persediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan overstated penjualan sebesar Rp 10,7 miliar.

Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma, melalui direktur produksinya, menerbitkan dua buah daftar harga persediaan (master prices) pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut.

Selanjutnya diikuti dengan pemberitaan di harian Kontan yang menyatakan bahwa Kementerian BUMN memutuskan penghentian proses divestasi saham milik Pemerintah di PT KAEF setelah melihat adanya indikasi penggelembungan keuntungan (overstated) dalam laporan keuangan pada semester I tahun 2002. Dimana tindakan ini terbukti melanggar Peraturan Bapepam No.VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan poin 2 – Khusus huruf m – Perubahan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar poin 3) Kesalahan Mendasar, sebagai berikut: "Kesalahan mendasar mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan atau kelalaian. Dampak perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan mendasar harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian kembali (restatement) untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian sebagai suatu penyesuaian pada saldo laba awal periode. Pengecualian dilakukan apabila dianggap tidak praktis atau secara khusus diatur lain dalam ketentuan masa transisi penerapan standar akuntansi keuangan baru."

ANALISIS :

Pelanggaran yang telah dilakukan oleh KAP Hans  Tuanakotta  and  Mustofa  danSdr. Ludovicus Sensi W adalah melanggar prinsip dasar etika profesi akuntansi terutama integritas, kepentingan publik dan perilaku profesional. Risiko ini berdampak pada reputasi HTM dimata pemerintah ataupun publik, dan pada akhirnya HTM harus menghadapi konsekuensi risiko seperti hilangnya kepercayaan publik dan pemerintah akan kemampuan HTM, penurunan pendapatan jasa audit, hingga yang terburuk adalah kemungkinan ditutupnya Kantor Akuntan Publik tersebut

Berdasarkan kasus yang terjadi didalam PT. Kimia Farma dapat disimpulkan bahwa telah terjadi adanya pelanggaran kode etik profesi akuntansi yang berpengaruh terhadap prinsipnya diantaranya sebagai berikut :

1.      Kepentingan Publik

Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, seorang akuntan harus secara terus menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Dalam hal ini, akuntan didalam PT. Kimia Farma telah mengorbankan kepentingan public demi kepentingan mereka semata. Dengan kesalahan penyajian pada laporan keuangan PT. Kimia Farma, menyebabkan pengambilan keputusan yang salah bagi para investor.

2.      Integritas

Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Namun, PT. Kimia Farma terbukti tidak jujur dalam menyusun laporan keuangannya. Sehingga telah melanggar prinsip kode etik akuntansi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

3.      Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Dalam hal ini, pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan PT. Kimia Farma pada tahun 2002 telah berperilaku tidak professional sehingga menimbulkan reputasi perusahaan yang buruk. Bukan hanya itu saja, kinerja profesionalisme dari seorang auditor pada PT. Kimia Farma pun dapat merusak reputasi mereka selaku auditor karena resiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk. tersebut, meskipun telah melakukan prosedur audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan tidak diketemukan adanya unsur kesengajaan.

Ref :http://arumarum9.blogspot.co.id/2015/11/analisis-pelanggaran-kode-etik.html

http://ekonomiplanner.blogspot.co.id/2014/06/contoh-kasus-manajemen-keuangan.html

Tugas softskill 14

Ekonomi Membaik, BI Jaga Rupiah di Kisaran 10.000

Bank Indonesia (BI) optimistis kinerja ekonomi domestik 2014 akan kembali membaik. Gubernur BI, Agus Martowardojo mengungkapkan, perbaikan kinerja ekonomi dalam negeri didukung stabilnya kinerja ekspor impor dan harga komoditas dunia.
"Kami meyakini kondisi ekonomi global 2014 akan membaik. Kami targetkan pertumbuhan ekonomi pada 2014 menjadi 5,8 persen hingga 6,2 persen," ungkapnya di Jakarta, Senin (21/10).
Dia menuturkan, membaiknya pertumbuhan ekonomi juga diimbangi dengan kestabilan nilai tukar rupiah. Menurut dia, BI akan menjaga pergerakan nilai tukar di level Rp 10.500-Rp 10.700 per dolar AS.

Meski demikian, Agus menekankan bahwa arah pergerakan nilai tukar rupiah masih rentan dengan perkembangan ekonomi dunia. Karena itu, BI terus mencermati kondisi ekonomi global. Sebab kekhawatiran ekonomi global masih tinggi. "Kekhawatiran ekonomi global masih tinggi sehingga hal tersebut masih mempengaruhi aliran modal ke emerging market," tegasnya.

Agus menjelaskan, BI membutuhkan anggaran operasional Rp 6,06 triliun dalam tahun kerja 2014. BI juga menargetkan anggaran penerimaan operasional yang mencapai Rp 12,6 triliun.
Secara terperinci, anggaran operasional tersebut digunakan untuk gaji dan penghasilan lain Rp 2,35 triliun, pengembangan dan pemeliharaan sumber daya manusia Rp 1,79 triliun, anggaran logistik Rp 668 miliar, dan penyelenggaraan operasional kegiatan pendukung Rp449 miliar. Juga, program sosial BI dan pemberdayaan sektor riil Rp149 miliar, pajak Rp 506 miliar, serta cadangan anggaran Rp 148 miliar.

Komisi XI DPR masih belum menyetujui ATBI 2014 itu. Sebab, pembiayaan 1.173 pegawai BI yang akan pindah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih belum jelas.
"Komisi XI meminta gubernur BI untuk berkoordinasi dengan ketua Dewan Komisioner OJK dan pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan yang selanjutnya dilaporkan kembali kepada Komisi XI untuk mendapat persetujuan ATBI 2014," papar Ketua Komisi XI, Olly Dondokambey.
Legislator Fraksi PDIP itu menilai, ketidakjelasan anggaran gaji tersebut menunjukkan ketidak seriusan pemerintah dalam menjalankan fungsi OJK

"Jika pemerintah tidak serius dengan ini, itu sama dengan tidak bisa menjalankan fungsi OJK. Saya kira, karyawan BI tidak mau pindah ke OJK jika tidak ada kejelasan pembayaran gaji," terangnya.

Atas dasar tersebut, Olly menerangkan, Komisi XI akan memberikan kesempatan kepada BI maksimal dua hari mendatang untuk kembali melengkapi anggaran ATBI 2014.
Dalam menanggapi penolakan itu, Agus menyatakan akan memasukkan anggaran tersebut ke dalam ATBI, asalkan terdapat aturan yang jelas mengenai status hukum pegawai BI yang pindah ke OJK

"BI siap memasukkan pembiayaan karyawan itu ke dalam ATBI bila aturan hukumnya jelas," paparnya. (gal/c18/sof/jpnn)

Pendapat:

Pada Tulisan di atas, Bank Indonesia (BI) optimistis kinerja ekonomi domestik 2014 akan kembali membaik. Gubernur BI, Agus Martowardojo mengungkapkan, perbaikan kinerja ekonomi dalam negeri didukung stabilnya kinerja ekspor impor dan harga komoditas dunia. Meski demikian, arah pergerakan nilai tukar rupiah masih rentan dengan perkembangan ekonomi dunia. Karena itu, BI terus mencermati kondisi ekonomi global. Sebab, kekhawatiran ekonomi global masih tinggi.

tugas softskill 13

KASUS  LINGKUNGAN INTERNAL PERUSAHAAN

Askrindo didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia  Departemen Keuangan dan Bank Indonesia pada tahun 1971, sebagai bagian dari upaya menumbuh kembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pada awalnya untuk melaksanakan upaya tersebut, Askrindo menjalankan usaha Asuransi Kredit Bank dan dalam perkembangan selanjutnya upaya tersebut dilengkapi dengan usaha-usaha lainnya, khususnya di bidang penjaminan. Jenis jasa yang yang baru ini tidak hanya memperbesar akses pengusaha terhadap sumber perkreditan, tetapi juga mendukung arus perdagangan di dalam dan luar negeri.

Nyatanya  PT asuhan BUMN ini justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mementingkan kehidupan rakyat kecil karena petingginya melakukkan tindakkan korupsi dan  mempunyai hutang yang membuat perusahaan merugi.

Kasus pembobolan dana perusahaan asuransu dibawah bendera BUMN, PT Askrindo terus bergulir . tersangka kasus ini bertambah empat sehingga totalnya menjadi tujuh orang , semuanya ditahan. Setelah menahan Direktur PT Tranka Kabel (TK) Umar Zen alias A Chung pada Jumat (9/12), Polda Metro Jaya kemudian menahan empat manajer investasi. Keempat manajer itu diduga terlibat dalam pengalihan dana Askrindo sebesar Rp 439 milyar ke 10 perusahaan investasi. Keterangan tentang penahanan tersebut disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direkrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Sufyan S, kemarin. Empat manajer investasi itu adalab Markus Suryawan dan Beni Andreas dari PT Jakarta Securitas Ervan Fajar Mandala dari PT RAM dan Helmi Azwari dan PT Harves Aset Management (HAM). Jadi tersaka kasus ini hingga kemarin berjumlah tujuh orang.

Dua orang PT Askrindo, satu orang penerima aliran dana empat orang manajer investasi”, urai Sufyan. Namun dia tidak mau membeberkan peran empat manajer investasi tersebut. Kendati begitu, sumber lingkungan Direktorat Reskrimus Polda Metro Jaya menginformasikan empat manajer investasi itu mengelola aset Askrindo yang dialihkan ke perusahaan investasi, peran empat tersangka itu diketahui dari pengakuan tersangka Rere Setiawan dan Zulfan Lubis”, ujarnya.

Sekedar mengingatkan dua orang dari OT Askrindo yakni bekas Direktur Keuangan Askrindo Zulfan Lubis (ZL) dan bekas Kepala Investasi Keuangan Askrindo Rene Setiawan (RS) sudah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka, tepatnya pada 18 agustus 2011. Saat diperiksa Rere dan Zulfan menyebutkan bahwa ada dana Askrindo yang mereka alihkan ke perusahaan investasi. Sedikitnya terdapat 10 perusahaan manajer investasi yang diduga menjadi tempat penampungan uang Askrindo. “Peran mereka sangat penting disitu”, ucapnya. Sumber tersebut menjelaskan bagaimana peran direktur PT Tranka Kabel Umar Zen dalam kasus ini.” Ada penyitaan Rp 120 milyar dari rumah Umar Zen. Setelah penyitaan itu penyidik memeriksa Umar secara intensif dan menelisik penyitaan itu , penyidik memeriksa Umar secara intensif dan menelisik rekening atas nama istri Umar, Tantri yang berisi Rp 400 milyar”ucapnya.

Menurut sumber ini hubungan antar tersangka sudah jelas. Umar misalnya, mengajukkan kredit lewat fasilitas Letter of Credit (L/C) untuk menutupi dana yang dialihkan ke perusahaan investasi . “Itu dilakukkan secara bersama-sama”, ujarnya yang jelas menurut Direktur  Reskrimus Polda Metro Jaya Sufyan S, para tersangka dikenakkan pasal 2 dan pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3 ayat (!) huruf a dan b Undang Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencurian Uang. Ditanya apakah jumlah tersangka kasus tersebut akan bertambah lagi. Sufyan tidak menepisnya soalnya penyidik masih mengembangkan kasus tersebut . “kasus ini masih kami proses”, ujarnya.

Kepala bidang humas polda metro jaya kombes Baharudin Diafat menambahkan penyidik telah mengorek keterangan 37 saksi perkara ini termasuk saksi ahli. Saksi ahli antara laun dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Badan Pengawas Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK ). Ada pula ahli pidana dari Badan Pengawasan, adapula ahli pidana, ahli tindak pencucian uang dan ahli investasi. Penyidik juga memblokir 24 rekening.

Sebelumnya penyidik Polda Metro Jaya telah mengirimkan berkas perkara tersangka Rene dan Zulfan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Namun hingga kemarin berkas dua tersangka tersebut belum  dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti perkara ini. Jaksa peneliti meminta penyidik Polda Metro Jaya melengkapi berkas perkara dua tersangka kasus ini dengan keterangan saksi ahli tambahan. Saksi tambahan itu antara lain BPKP dan Bapepam LK.

Pendapat :

Cara yang dilakukkan untuk mengalihkan dana asuransi ini dinilai cukup unik dan lihat yaitu dengan mengajukkan kredit lewat fasilitas Letter of Credit (L/C) dan kemudian dananya bukan masuk dalam perusahaan asuransi tersebut malah masuk ke rekening perusahaan investasi lain. Bila dicermati lebih dalam bagaimana bisa dana yang begitu besar dengan mudahnya masuk ke perusahaan lain? Dimanakah peran seorang audit internal yang bisa lengah membiarkan dana sebegitu besarnya dibobol? Apakah semua pihak dalam lingkungan internal PT Askrindo terlibat dalam kasus ini? Ini tentu saja menjadi sebuah pertanyaan besar bagi masyarakat.

Ref : http://frmhany.blogspot.co.id/2013/12/kasus-pt-askrindo-lingkungan-internal.html

Tugas softskill 12

Warga Tertipu Simpan Pinjam Koperasi

Belasan warga Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jaksel jadi korban penipuan dalam permodalan berkedok simpan pinjam koperasi. Setelah dana seluruhnya hampir Rp 600 juta raib, wargapun minta bantuan hukum ke Gerakan Rakyat Sadar Hukum Indonesia (Grasi).
“Saya minta kasus ini segera diproses secara hukum,” ucap Jaenal Abidin, satu korban kepada Ketua Grasi, Gelora Tarigan,SH. Dia menambahkan kalau sebelumnya sudah melaporkan tersangka Lut ke Polda Metro Jaya, tapi belum juga ada realisasinya.
“Bahkan hingga kini tersangka belum ditangkap,” tambahnya. Kepada Gelora, Jaenal yang mewakili ke 13 korban lainnya menceritakan, awalnya, Lut membujuk korban untuk ikut menyimpan dananya sebagai modal koperasi yang berada di wilayah tersebut dengan janji setelah enam bulan dana dikembalikan berikut keuntungan koperasi.
Namun kenyataannya sejak 21 Nopember tahun lalu korban ikut permodalan, dana itu raib, tersangka tak bertanggung jawab. “Saya berharap Kapolda Metro jaya menuntaskan kasus ini, sebab kasus ini merupakan penyakit masyarakat,” katanya.
Begitu juga Gelora segera minta pada Kapolda untuk memproses kasus ini dan tersangkanya segara ditahan dan diadili. “Kasihan korban, dalam kondisi sulit ekonomi saat ini, masih saja ditipu, “ ucapnya pada wartawan usai mendatangi Polda Metro Jaya.

Pendapat:

Menurut saya masalah ini terjadi akibat kurangnya pengetehuan masyarakat umum mengenai koperasi terutama koperasi simpan pinjam, apalagi sebagian anggota koperasi adalah pengusaha kecil menengah  dengan pengetahuan akan koperasi yang terbatas  para penipu yang berkedok koperasi simpan pinjam dengan mudah melancarkan aksinya dengan bujuK rayu dan sebagainya mereka sudah bisa mendapatkan keuntungan yang begitu besar .

http://rizmikirana.blogspot.co.id/2014/11/ekonomi-koperasi.html

Tugas Softskill 11

Indonesia dinilai miliki potensi kembangkan UKM

Para wirausaha sosial Indonesia bekerja sama dalam pengembangan dan investasi dengan Asia Tenggara, India dan Afrika. Indonesia dinilai memiliki potensi yang signifikan dalam mengembangkan para wirausaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

"Kami kagum akan potensi Indonesia. Kami percaya bahwa semua orang dengan kapabilitas dan ide bisnis, khususnya wirausaha Indonesia membutuhkan lebih banyak bantuan," ujar Pendiri dan Managing Director Aavishkaar Frontier Fund, Vineet Rai di Jakarta, Kamis (19/11).

Menurut dia, program ini bekerja sama dengan perusahaan asal India dan Kenya, Intellcap sebagai sebuah wadah kolaborasi untuk para wirausaha di Asia Tenggara.

"Kami juga mulai menginjakan kaki pertama di Indonesia melalui investasi di North Atlantic, dimana membantu nelayan Indonesia untuk menjual hasil lautnya dengan memasarkan hasil laut dalam keadaan beku ke supermarket-supermarket dan restoran-restoran di Amerika Utara dan Asia," jelas dia.

Dia berharap melalui kerja sama ini dapat menawarkan inspirasi sosial, misalnya memperkuat peran wanita dalam bisnis dan memperkenalkan teknologi.

"Nanti kami juga akan memberikan awards kepada UKM dimana harus dapat membuktikan kekuatannya di analisis pasar, model bisnis, profil tim, model pendapatan dan potensi dampak sosial yang dapat dikembangkan," pungkas dia.

Pendapat : Saya setuju bahwa indonesia mampu mengembangkan dan meningkatkan potensi UKM, karena indonesia kaya akan sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Dengan meningkatnya UKM juga dapat mengurangi tingkat pengangguran

Tugas 2-Softskill

KERANGKA KARANGAN

Tema    : Kebakaran Hutan

Tujuan  : Untuk Mengetahui penyebab dan menanggulangi Musibah Kebakaran Hutan

Judul    : Kebakaran Hutan Yang Melanda Desaku

1. Pengertian Kebakaran Hutan

Kebakaran Hutan adalah peristiwa yang terjadi ketika lahan pada suatu wilayah mengalami kegundulan akibat penebangan pohon yang belangsung oleh para manusia yang tidak bertanggungjawab.

2. Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan

    2.1 Faktor Eksternal :

       a. Terjadi karena adanya illegal loging (penebangan hutan secara liar),

       b. Kurangnya perhatian akan kesadaraan melakukan penanaman kembali pohon

    2.2 Faktor Internal

       a. Berkurangnya atau bahkan tidak adanya lagi lahan yang hijau

       b. Menyebakan pemanasan global

3. Macam-Macam Kebakaran Hutan

    3.1 Kebakaran Permukaan

    3.2 Kebakaran Tajuk

    3.3 Api Tanah

4. Dampak Kebakaran Hutan

    4.1 Dampak Kebakaran Hutan Secara Langsung

       a. Sesak Nafas

       b. Lahan Gundul

       c. Menyebabkan berbagai penyakit

    4.2 Dampak Banjir secara Tidak Langsung

       a. Trauma

       b. Merusak Perekonomian

       c. Kerugian

5. Cara Menanggulangi Kebakaran Hutan

    5.1 Sosialisai Akan Bencana Tersebut

    5.2 Reboisasi