Tugas Softskill 20

Ketidak Seimbangan Struktur Perekonomian Indonesia

Ketidak-seimbangan struktur perekonomian Indonesia, disini maksudnya adalah terkait dengan ketidak-seimbangan distribusi pendapatan pemerintah yaitu seperti mengutip pendapat Prabowo sebagai berikut, Prabowo mencontohkan sirkulasi uang di Indonesia. Sebanyak 60% dari seluruh uang di Republik Indonesia beredar di ibukota Jakarta. Sebanyak 30% beredar di 32 kota lainnya. Hanya 10% dari uang yang beredar di seluruh Indonesia ada di pedesaan. Sementara 60% penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. “Ini berarti 10% dari seluruh uang yang beredar di Indonesia dinikmati 60% penduduk Indonesia,” ujarnya. Prabowo juga memberi ilustrasi lain, yaitu persebaran uang di antara penduduk dilihat dari rekening di bank-bank seluruh Indonesia. Hanya 0,1% dari jumlah rekening menguasai 37% deposito. Mayoritas rekening memiliki tabungan di bawah Rp 100 juta tetapi hanya menguasai 18,5% dari uang itu. “Adalah sebuah kenyataan bahwa 0,17% warga Indonesia mengontrol 45% dari Pendapatan Nasional Bruto Indonesia,” kata putra Begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo itu. Data anggaran negara juga menunjukkan ketidakseimbangan struktur ekonomi Indonesia. Buktinya, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun 2012 sebesar Rp 1.200 triliun, hanya 3% atau sebanyak Rp 36 triliun disediakan untuk sektor pertanian. Padahal, 60% warga Indonesia hidup di sektor pertanian.

Pendapat :

Menurut pendapat saya adalah karena terkait dengan jumlah pendapatan negara yang berasal dari masyrakat pada umunya itu sedikit dibandingkan dengan pendapatan yan berasal dari masyarakat golongan menengah atas yang jumlah lebih kecil namun dalam hal menyetor pendapatan bagi pemerintah lebih besar. Maka solusinya adalah adanya pemerataan pendapatan dan juga pengaturan sturuk APBN untuk sektor masyrakat golongan menengah kebawah

 Ref :http://antoniusgunadarma.blogspot.co.id/2013/06/empat-masalah-perekonomian-indonesia_2864.html

Tugas Softskill 19

Pengurangan PPh Buruh Dinilai tak akan Ganggu APBN

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, pelaku usaha sangat setuju dengan kebijakan pemerintah terkait pengurangan pajak penghasilan (PPh) karyawan. Langkah itu dinilai dapat mendongkrak daya beli masyarakat. Pengurangan PPh tersebut masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid ketujuh dari pemerintah.

"Itu bagus, artinya karyawan akan mendapatkan pendapatan lebih besar sehingga membuat daya beli masyarakat naik," ujar Hariyadi kepada Republika.co.id, Selasa (17/11). 

Hariyadi menjelaskan, pelaku usaha tidak keberatan dengan kebijakan itu. Karena apabila daya beli masyarakat meningkat, maka penjualan produksi juga akan ikut naik. 

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak akan mengganggu penerimaan pajak pemerintah. Menurutnya, selama ini justru target pendapatan pajak pemerintah terlalu besar sehingga membebani pengusaha.

"Justru stimulus ini yang harus dikejar, bukan meningkatkan target pendapatan pajak," kata Hariyadi.

Pendapat : 

Menurut saya, pengurangan pph ini akan sangat menguntungkan bagi pelaku usaha atau masyarakat karena tingkat daya beli masyarakat meningkat dan pelaku usaha akan lebih meningkat omsetnya 

Tugas Softskill 18

Kesenjangan Penghasilan

Penghasilan digunakan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam masyarakat terdapat kelompok masyarkat dengan penghasilan tinggi dan kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah. Masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi mampu memenuhi kebutuhan hidupnya mulai dari kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier. Sementara itu, kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan rendah tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun kebutuhan yang paling dasar.

Perbedaan kelompok masyarakat dengan penghasilan tertentu menimbulkan permasalahan kesenjangan penghasilan. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah dalam memeratakan penyaluran distribusi pendapatan. Hal ini dilakukan untuk meratakan kemampuan masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan. Selain itu, upaya pemerintah dalam meratakan penghasilan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan kecemburan sosial masyarakat.

Pendapat : 

Menurut saya, jika kesenjangan dan kecemburuan sosial masyarakat tidak segera ditangani dengan cepat maka dikhawatirkan akan terjadi pembulian , kejahatan yang dilatarbelakangi balas dendam atau ketersinggungan dan berkurangnya sosialisasi masyarakat antara yang mempunyai penghasilan tinggi dan penghasilan rendah yang mengakibatkan kurangnya rasa gotong royong.

Tugas Softskill 17

PENGANGGURAN

Secara umum pengangguran diartikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja. Pengangguran merupakan rantai masalah yang dapat menimbulkan beberapa permasalahan pada suatu negara. Pengangguran disebabkan jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja/kesempatan kerja. Akibatnya, banyak angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja di Indonesia tahun 2012 mencapai 120,4 juta jiwa. Sementara itu, jumlah pengangguran pada bulan Februari 2012 sebanyak 7,61 juta jiwa turun dari tahun sebelumnya sebanyak 7,7 juta jiwa. Hal ini diharapkan sebagai indikasi yang baik mengenai perbaikan keadaan ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk mencapai harapan tersebut, pemerintah perlu mengusahakan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, misalnya perbaikan kualitas tenaga kerja / sumber daya manusia, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong tumbuhnya investasi dan modal, menyediakan informasi lapangan pekerjaan, serta memberikan pelatihan dan keterampilan bagi tenaga kerja.

Pendapat: Menurut saya , jika pengangguran semakin bertambah maka dikhawatirkan kejahatan akan semakin meningkat dan tingkat kewaspadaan masyarakat semakin meningkat dan tingkat sosialisasi antar masyarakat semakin menurun.

Tugas softskill 16

Penurunan BBM

Kebijakan penurunan harga Bahan Bakar Minyak diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 6% pada tahun 2015. Tentu angka itu melebihi target yang dicanangkan sebelumnya, kata ekonom Universitas Gajah Mada, Sri Adiningsih.

Menurut Sri, penurunan ini mendorong daya beli masyarakat yang bangkit kembali. Ditambah kebijakan penghematan anggaran yang sudah ditempuh, saya kira akan efektif mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 6%.

Menurut Sri, kebijakan pemerintah mengurangi subsidi BBM dan menurunkan harga BBM dikala harga minyak dunia turun memiliki dua keuntungan yang berbeda.

Pertama, yakni memperluas ruang fiskal untuk belanja produktif dan kedua, memulihkan kembali daya beli masyarakat.

Kendati demikian, ia mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mampu melebihi target yang dicanangkan 5,8% pada tahun 2015. Asalkan penyerapan penghematan anggaran untuk belanja produktif betul-betul mampu direalisasikan pemerintah.

“Penghematan anggaran sebesar Rp. 200 triliun itu harus bisa diserap untuk menyongkong pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, serta belanja produktif lainnya,” katanya.

Pemerintah secara resmi telah menurunkan harga bbm bersubsidi terhitung mulai 1 januari 2015. Harga premium diturunkan dari Rp.8.500 per liter menjadi Rp. 7.600 per liter, harga solar dari Rp. 7.500 per liter menjadi Rp. 7.250 per liter.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengatakan, pelaku usaha sangat setuju dengan kebijakan pemerintah terkait pengurangan pajak penghasilan (PPh) karyawan. Langkah itu dinilai dapat mendongkrak daya beli masyarakat. Pengurangan PPh tersebut masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid ketujuh dari pemerintah.

“itu bagus, artinya karyawan akan mendapatkan pendapatan lebih besar sehingga membuat daya beli masyarakat naik,” ujar Haryadi kepada Republika.co.od, selasa (17/11).

Haryadi menjelaskan, pelaku usaha tidak keberatan dengan kebijakan itu. Karena apabila daya beli masyarakat meningkat , maka penjualan produksi juga akan ikut naik.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak akan mengganggu penerimaan pajak pemerintah. Menurutnya, selama ini justru target pendapatan pajak pemerintah terlalu besar sehingga membebani pengusaha.

“justru stimulus ini yang harus dikejar, bukan meningkatkan target pendapatan pajak,” kata Haryadi.

Pendapat : Penurunan Bahan Bakar Minyak memiliki dampak positif yaitu dapat menunjang daya beli masyarakat, tetapi disisi lain dampak negatifnya adalah subsidi pemerintah terkesan sentral yang seharusnya dapat dibagi rata dengan subsidi lain seperti pendidikan.

ref : http://m.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/11/17/nxyues382

tugas softskill 15

Skandal Manipulasi Laporan Keuangan PT. Kimia Farma Tbk

PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (restated), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa overstated penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa overstated persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa overstated persediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan overstated penjualan sebesar Rp 10,7 miliar.

Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma, melalui direktur produksinya, menerbitkan dua buah daftar harga persediaan (master prices) pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut.

Selanjutnya diikuti dengan pemberitaan di harian Kontan yang menyatakan bahwa Kementerian BUMN memutuskan penghentian proses divestasi saham milik Pemerintah di PT KAEF setelah melihat adanya indikasi penggelembungan keuntungan (overstated) dalam laporan keuangan pada semester I tahun 2002. Dimana tindakan ini terbukti melanggar Peraturan Bapepam No.VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan poin 2 – Khusus huruf m – Perubahan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar poin 3) Kesalahan Mendasar, sebagai berikut: "Kesalahan mendasar mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan atau kelalaian. Dampak perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan mendasar harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian kembali (restatement) untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian sebagai suatu penyesuaian pada saldo laba awal periode. Pengecualian dilakukan apabila dianggap tidak praktis atau secara khusus diatur lain dalam ketentuan masa transisi penerapan standar akuntansi keuangan baru."

ANALISIS :

Pelanggaran yang telah dilakukan oleh KAP Hans  Tuanakotta  and  Mustofa  danSdr. Ludovicus Sensi W adalah melanggar prinsip dasar etika profesi akuntansi terutama integritas, kepentingan publik dan perilaku profesional. Risiko ini berdampak pada reputasi HTM dimata pemerintah ataupun publik, dan pada akhirnya HTM harus menghadapi konsekuensi risiko seperti hilangnya kepercayaan publik dan pemerintah akan kemampuan HTM, penurunan pendapatan jasa audit, hingga yang terburuk adalah kemungkinan ditutupnya Kantor Akuntan Publik tersebut

Berdasarkan kasus yang terjadi didalam PT. Kimia Farma dapat disimpulkan bahwa telah terjadi adanya pelanggaran kode etik profesi akuntansi yang berpengaruh terhadap prinsipnya diantaranya sebagai berikut :

1.      Kepentingan Publik

Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, seorang akuntan harus secara terus menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Dalam hal ini, akuntan didalam PT. Kimia Farma telah mengorbankan kepentingan public demi kepentingan mereka semata. Dengan kesalahan penyajian pada laporan keuangan PT. Kimia Farma, menyebabkan pengambilan keputusan yang salah bagi para investor.

2.      Integritas

Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Namun, PT. Kimia Farma terbukti tidak jujur dalam menyusun laporan keuangannya. Sehingga telah melanggar prinsip kode etik akuntansi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

3.      Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Dalam hal ini, pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan PT. Kimia Farma pada tahun 2002 telah berperilaku tidak professional sehingga menimbulkan reputasi perusahaan yang buruk. Bukan hanya itu saja, kinerja profesionalisme dari seorang auditor pada PT. Kimia Farma pun dapat merusak reputasi mereka selaku auditor karena resiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk. tersebut, meskipun telah melakukan prosedur audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan tidak diketemukan adanya unsur kesengajaan.

Ref :http://arumarum9.blogspot.co.id/2015/11/analisis-pelanggaran-kode-etik.html

http://ekonomiplanner.blogspot.co.id/2014/06/contoh-kasus-manajemen-keuangan.html

Tugas softskill 14

Ekonomi Membaik, BI Jaga Rupiah di Kisaran 10.000

Bank Indonesia (BI) optimistis kinerja ekonomi domestik 2014 akan kembali membaik. Gubernur BI, Agus Martowardojo mengungkapkan, perbaikan kinerja ekonomi dalam negeri didukung stabilnya kinerja ekspor impor dan harga komoditas dunia.
"Kami meyakini kondisi ekonomi global 2014 akan membaik. Kami targetkan pertumbuhan ekonomi pada 2014 menjadi 5,8 persen hingga 6,2 persen," ungkapnya di Jakarta, Senin (21/10).
Dia menuturkan, membaiknya pertumbuhan ekonomi juga diimbangi dengan kestabilan nilai tukar rupiah. Menurut dia, BI akan menjaga pergerakan nilai tukar di level Rp 10.500-Rp 10.700 per dolar AS.

Meski demikian, Agus menekankan bahwa arah pergerakan nilai tukar rupiah masih rentan dengan perkembangan ekonomi dunia. Karena itu, BI terus mencermati kondisi ekonomi global. Sebab kekhawatiran ekonomi global masih tinggi. "Kekhawatiran ekonomi global masih tinggi sehingga hal tersebut masih mempengaruhi aliran modal ke emerging market," tegasnya.

Agus menjelaskan, BI membutuhkan anggaran operasional Rp 6,06 triliun dalam tahun kerja 2014. BI juga menargetkan anggaran penerimaan operasional yang mencapai Rp 12,6 triliun.
Secara terperinci, anggaran operasional tersebut digunakan untuk gaji dan penghasilan lain Rp 2,35 triliun, pengembangan dan pemeliharaan sumber daya manusia Rp 1,79 triliun, anggaran logistik Rp 668 miliar, dan penyelenggaraan operasional kegiatan pendukung Rp449 miliar. Juga, program sosial BI dan pemberdayaan sektor riil Rp149 miliar, pajak Rp 506 miliar, serta cadangan anggaran Rp 148 miliar.

Komisi XI DPR masih belum menyetujui ATBI 2014 itu. Sebab, pembiayaan 1.173 pegawai BI yang akan pindah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih belum jelas.
"Komisi XI meminta gubernur BI untuk berkoordinasi dengan ketua Dewan Komisioner OJK dan pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan yang selanjutnya dilaporkan kembali kepada Komisi XI untuk mendapat persetujuan ATBI 2014," papar Ketua Komisi XI, Olly Dondokambey.
Legislator Fraksi PDIP itu menilai, ketidakjelasan anggaran gaji tersebut menunjukkan ketidak seriusan pemerintah dalam menjalankan fungsi OJK

"Jika pemerintah tidak serius dengan ini, itu sama dengan tidak bisa menjalankan fungsi OJK. Saya kira, karyawan BI tidak mau pindah ke OJK jika tidak ada kejelasan pembayaran gaji," terangnya.

Atas dasar tersebut, Olly menerangkan, Komisi XI akan memberikan kesempatan kepada BI maksimal dua hari mendatang untuk kembali melengkapi anggaran ATBI 2014.
Dalam menanggapi penolakan itu, Agus menyatakan akan memasukkan anggaran tersebut ke dalam ATBI, asalkan terdapat aturan yang jelas mengenai status hukum pegawai BI yang pindah ke OJK

"BI siap memasukkan pembiayaan karyawan itu ke dalam ATBI bila aturan hukumnya jelas," paparnya. (gal/c18/sof/jpnn)

Pendapat:

Pada Tulisan di atas, Bank Indonesia (BI) optimistis kinerja ekonomi domestik 2014 akan kembali membaik. Gubernur BI, Agus Martowardojo mengungkapkan, perbaikan kinerja ekonomi dalam negeri didukung stabilnya kinerja ekspor impor dan harga komoditas dunia. Meski demikian, arah pergerakan nilai tukar rupiah masih rentan dengan perkembangan ekonomi dunia. Karena itu, BI terus mencermati kondisi ekonomi global. Sebab, kekhawatiran ekonomi global masih tinggi.